Pekabaru, PP
Beredar informasi di Medsos bahwa saat ini para calon Kepala Daerah yang akan menjadi Kepala Daerah di 508 Kabupaten dan Kota di Indonesia sedang melakukan lobiy Politik di Jakarta dan terjadi tawar menawar 'perahu ' politik dalam rangka mendapatkan dukungan Partai bagi Kepala Daerah tertentu sehingga saat ini biaya Politik berada di Pusat Ibu Kota Negara, hal itu dikatakan Nelson Hutahaean pada Kamis (08 /08/2024)
Menurut Ketua Umum DPP LSM KIPPI ( Komunitas Insan Peduli Pers Indonesia) ini, sudah saatnya rakyat untuk berpikiran cerdas dalam menyikapi kepada siapa menjatuhkan pilihan suara, pasalnya dalam politik tidak ada makan siang yang gratis artinya semua calon Kepala Daerah saat ini melakukan undangan makan siang bagi Pertai yang diajak oleh si calon Kepala Daerah.
" Dari pengamatan KIPPI bahwa suara rakyat dibajak oleh Partai Politik oleh karena itu rakyat kecil harus bersatu mendorong perbaikan Politik kearah yang mementingkan kepentingan bangsa dan Negara bukan untuk kepentingan Partai Politik Semata " , sebut - nya.
Disambung - nya lagi, selain itu sistem pemungutan suara di KPU yang memakai DPT ( Daftar Pemilihan Tetap) turut andil memainkan suara rakyat dalam pemungutan suara dimana banyak suara pemilih tidak mencoblos disebabkan tidak mendapatkan undangan untuk ikut memilih di TPS.
Juga tuturnya, guna turut serta melakukan pengawasan LSM KIPPI mengusulkan agar RT merupakan tolak ukur dalam memberikan undangan suara pemilih disebabkan sejumlah pemilih malas menggunakan hak pilih dikarenakan domisili dan DPT berbeda sehingga acapkali kertas suara pemilih yang tidak di coblos disalah gunakan oleh oknum tertentu, kata Nelson.
" LSM KIPPI menghimbau masarakat pada bulan Nopember 2024 agar cerdas menggunakan hak pilih dan segera berusaha mendapatkan kartu pemilih guna menghindari penyalahgunaan kertas suara pemilih ", ucap lelaki bermarga ini mengakhiri. (Tiem/ rilis KIPPI)
Menurut Ketua Umum DPP LSM KIPPI ( Komunitas Insan Peduli Pers Indonesia) ini, sudah saatnya rakyat untuk berpikiran cerdas dalam menyikapi kepada siapa menjatuhkan pilihan suara, pasalnya dalam politik tidak ada makan siang yang gratis artinya semua calon Kepala Daerah saat ini melakukan undangan makan siang bagi Pertai yang diajak oleh si calon Kepala Daerah.
" Dari pengamatan KIPPI bahwa suara rakyat dibajak oleh Partai Politik oleh karena itu rakyat kecil harus bersatu mendorong perbaikan Politik kearah yang mementingkan kepentingan bangsa dan Negara bukan untuk kepentingan Partai Politik Semata " , sebut - nya.
Disambung - nya lagi, selain itu sistem pemungutan suara di KPU yang memakai DPT ( Daftar Pemilihan Tetap) turut andil memainkan suara rakyat dalam pemungutan suara dimana banyak suara pemilih tidak mencoblos disebabkan tidak mendapatkan undangan untuk ikut memilih di TPS.
Juga tuturnya, guna turut serta melakukan pengawasan LSM KIPPI mengusulkan agar RT merupakan tolak ukur dalam memberikan undangan suara pemilih disebabkan sejumlah pemilih malas menggunakan hak pilih dikarenakan domisili dan DPT berbeda sehingga acapkali kertas suara pemilih yang tidak di coblos disalah gunakan oleh oknum tertentu, kata Nelson.
" LSM KIPPI menghimbau masarakat pada bulan Nopember 2024 agar cerdas menggunakan hak pilih dan segera berusaha mendapatkan kartu pemilih guna menghindari penyalahgunaan kertas suara pemilih ", ucap lelaki bermarga ini mengakhiri. (Tiem/ rilis KIPPI)
Posting Komentar