KAMPAR, PP - Di tengah keresahan para rekanan pelaksana kegiatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan kegiatan yang mengalami tunda bayar tahun anggaran 2024 akan diselesaikan pembayarannya pada tahun 2025.
Hal itu disampaikan Ahmad Yuzar dalam rapat paripurna DPRD Kampar dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar tahun anggaran 2024, Rabu (9/4/2025) di gedung DPRD Kabupaten Kampar.
Meskipun Yuzar optimis kegiatan tunda bayar sebesar Rp63 miliar tersebut, namun seluruh fraksi di DPRD dalam laporan pandangan umum fraksi-fraksi tetap mendesak agar Bupati Kampar segera menyelesaikan tunda bayar kegiatan tahun 2024.
Sebab, menyangkut hajat hidup masyarakat. Baik Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Nasdem, Fraksi PDIP, Fraksi PKB maupun Fraksi PPP/PKS menyampaikan hal yang sama.
Di luar, setelah rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian LKPj, sejumlah anggota DPRD Kampar terkesan bingung bagaimana skema pembayaran tunda bayar yang disampaikan Bupati Ahmad Yuzar tersebut.
Dari informasi yang beredar, kegiatan tunda bayar ini tidak hanya proyek PL (penunjukan langsung) yang nilainya puluhan juta hingga hampir Ro200 juta, tetapi banyak juga terdapat proyek yang nilainya miliaran dan berada di tengah Kota Bangkinang.
Dalam pidato laporan LKPj 2024 Ahmad Yuzar mengakui, pada tahun anggaran 2024 terjadi turbulensi anggaran karena disebabkan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari Pemerintah Provinsi Riau tidak bisa disalurkan kepada Pemkab Kampar tepat waktu.
“Ada Rp63 miliar tunda bayar dan Alhamdulilah saya bersama Ibu Wakil Bupati dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait sejak kami mulai masuk kerja, setelah kami dilantik tanggal 20 Februari dan mengikuti retret, setelah itu langsung kami kerjakan APBD.
Kami bahas bersama bagaimana mencari solusi menyelesaikan tunda bayar di samping melaksanakan perintah pemerintah pusat melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Recofusing Aggaran. Secara maraton kami sudah dapat angka. Insyaallah tunda bayar Rp63 miliar akan dibayar 2025,” tegas Yuzar.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kampar H Ahmad Taridi dan dihadiri seluruh wakil ketua yakni Iib Nursaleh, Zulpan Azmi dan Sunardi DS serta mayoritas anggota DPRD Kampar, pejabat eselon dua dan tiga Pemkab Kampar dan undangan lainnya.
Selanjutnya rapat paripurna kembali akan dilanjutkan Kamis (10/4/2025) dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPj Bupati Kampar.
Dalam pandangan umum fraksi hari ini, selain mendorong pembayaran tunda bayar, fraksi-fraksi DPRD Kampar juga mendorong Bupati/Wakil Bupati Kampar mengoptimalkan penggalian potensi pendapatan asli daerah (PAD) di tengah kondisi keuangan yang mengharuskan pemerintah pusat dan daerah melakukan efisiensi anggaran.
Seperti yang disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Min Amir Habib Efendi Pakpahan. Fraksi Golkar dorong peningkatan PAD melalui diversifikasi PAD dan aset daerah. Ia menilai kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih rendah dan saat ini Pemkab Kampar masih bergantung dengan dana transfer pusat.
Pakpahan juga mengungkapkan bahwa retribusi mengalami penurunan dan perlu kajian ilmiah.
(Cc/Acha)
إرسال تعليق